Tingginya angka penyakit DBD dikota Blitar membuat dinkes kota blitar bergerak cepat dengan melakukan antisipasi karena diperkirakan pada tahun 2013 ini musim hujan lebih lama jangka waktunya yang dimulai pada pertengahan september sampai nanti pada akhir maret 2014.
Selain itu intensitas hujan juga tinggi sehingga air yang mengalir dari saluran drainase dipastikan volume daya tamping juga ikut besar atas hal itu dinkes kota bitar diwakii kasi P2 (pemberantasan dan pencegahan penyakit) Didik Joko Waskito mengatakan maka selain melakukan fogging rutin.
Dinkes Kota Blitar sudah membentuk kelompok yang ada di 21 kelurahan kota Blitar terdiri dari 167 petugas untuk membantu pemberantas nyamuk DBD di pemukiman maupun di saluran drainase yang ada di kota Blitar.
Menurut Didik nantinya di 21 kelurahan akan ada 8 orang petugas per desa yang membantu masyarakat untuk mengatasi penyebaran, pencegahan jentik nyamuk dengue dan membantu mengenali gejala penyakit DBD.
Sejak awal Fogging dan penerjunan tim petugas akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Hal ini dilakukan karena jentik telur nyamuk dengue membutuhkan waktu 10 hari untuk menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap mencari darah. (nda).
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2472-intensitas-hujan-mulai-tinggi-dinkes-kota-blitar-lakukan-fogging
Tampilkan postingan dengan label Dinas Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dinas Kesehatan. Tampilkan semua postingan
BPJS Sepenuhnya Tanggung Jawab Askes Bukan Dinkes Daerah
Pernyataan ini disampaikan Suprayogi Kabid Pelayanan Masyarakat Dinkes kota Blitar saat ditemui tim liputan. Suprayogi mengatakan sesuai rapat di dinas kesehatan provinsi awal desember , penyelenggaran BPJS dan JKN seluruhnya tanggung jawab Perusahaan yang menangani dalam hal ini Pt askes.
Karena Dinkes daerah hanya diberikan masukan untuk memberikan informasi jumlah penerima jamkesda jamkesmas jampersal saja karena nantinya semua yang masuk dam program pemerintah akan berganti administrasi ke BPJS.
Sementara hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinkes Provinsi Jawa Timur Harsono mengatakan untuk BPJS dan JKN yang diterapkan ditahun depan seluruhnya sosialisasi ke masyarakat diberikan ke PT askes dan dinkes provinsi maupun dinkes daerah kabupaten kota hanya memberikan informasi diawal saja. BPJS nantinya akan diberlakukan mulai 1 januari 2014 secara bertahap. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2536-bpjs-sepenuhnya-tanggung-jawab-askes-bukan-dinkes-daerah
Karena Dinkes daerah hanya diberikan masukan untuk memberikan informasi jumlah penerima jamkesda jamkesmas jampersal saja karena nantinya semua yang masuk dam program pemerintah akan berganti administrasi ke BPJS.
Sementara hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinkes Provinsi Jawa Timur Harsono mengatakan untuk BPJS dan JKN yang diterapkan ditahun depan seluruhnya sosialisasi ke masyarakat diberikan ke PT askes dan dinkes provinsi maupun dinkes daerah kabupaten kota hanya memberikan informasi diawal saja. BPJS nantinya akan diberlakukan mulai 1 januari 2014 secara bertahap. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2536-bpjs-sepenuhnya-tanggung-jawab-askes-bukan-dinkes-daerah
Dinkes Kota Blitar Kesulitan Mengawasi Praktek Dokter
Dinkes Kota Blitar kesulitan mengawasi praktek dokter yang melanggar aturan ijin praktek. Hal ini seperti disampaikan Suprayogi Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar mengatakan hingga saat ini pihaknya masih kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap para dokter yang diduga melakukan praktek di lebih dari 3 tempat selama ini sesuai dengan aturan.
Dinkes hanya mengeluarkan surat ijin praktek (SIP) bagi para dokter praktek sebanyak 3 SIP saja untuk tiap-tiap dokter. Sementara bila pada kenyataannya mereka menggelar praktek di lebih dari 3 tempat. Dinas kesehatan sulit melakukan pembuktian kecuali bila yang bersangkutan secara terang-terangan memasang papan nama di lokasi yang dimaksud. Di sisi lain hasil cross check Dinkes ke beberapa RS swasta juga didapati bahwa menejemen RS tidak melayani dokter yang praktek di lebih dari 3 tempat sesuai dengan aturan yang ada.
Suprayogi menambahkan Apabila memang didapati adanya dokter yang menyalahi ijin praktek maka pihaknya tidak akan segan-segan melayangkan surat peringatan kepada seluruh tempat pelayanan kesehatan ataupun tempat praktek pribadi dokter agar tidak menyelenggarakan praktek diluar ketentuan. Bila 3 kali peringatan tetap tidak digubris, maka Dinas Kesehatan berhak mencabut surat ijin praktek dokter yang bersangkutan. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2329-langgar-aturan-lebih-dari-3x-praktek-ijin-praktek-dokter-bakal-dicabut
Dinkes hanya mengeluarkan surat ijin praktek (SIP) bagi para dokter praktek sebanyak 3 SIP saja untuk tiap-tiap dokter. Sementara bila pada kenyataannya mereka menggelar praktek di lebih dari 3 tempat. Dinas kesehatan sulit melakukan pembuktian kecuali bila yang bersangkutan secara terang-terangan memasang papan nama di lokasi yang dimaksud. Di sisi lain hasil cross check Dinkes ke beberapa RS swasta juga didapati bahwa menejemen RS tidak melayani dokter yang praktek di lebih dari 3 tempat sesuai dengan aturan yang ada.
Suprayogi menambahkan Apabila memang didapati adanya dokter yang menyalahi ijin praktek maka pihaknya tidak akan segan-segan melayangkan surat peringatan kepada seluruh tempat pelayanan kesehatan ataupun tempat praktek pribadi dokter agar tidak menyelenggarakan praktek diluar ketentuan. Bila 3 kali peringatan tetap tidak digubris, maka Dinas Kesehatan berhak mencabut surat ijin praktek dokter yang bersangkutan. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2329-langgar-aturan-lebih-dari-3x-praktek-ijin-praktek-dokter-bakal-dicabut
Manajemen RSD Mardi Waluyo Diminta Prioritaskan Peremajaan Alat Kesehatan
Sebelum dipurnakan dan nantinya disetujui bersama antara pemkot Blitar bersama jajaran samping dengan DPRD kota Blitar yang bila sesuai jadwal dilaksanakan pada minggu depan 19 november 2013. Dari beberapa pemberian anggaran ke SKPD dan lembaga pemerintahan yang ada di kota Blitar pada R-APBD 2014.
Banggar meminta khusus untuk RSD Mardi Waluyo kota Blitar memperhatikan peremajaan alat yang ada karena dari pengalaman pribadi anggota dewan dan pengalaman masyasrakat yang melapor ke DPRD kota Blitar atas ketidaknyaamanan dengan penggunaaan alat yang masih belum terkini dan masih menggunakan alat yang lama.
Sehingga keluhan yang diaporkan sama yakni proses pengobatan yang dialami terlalu lama atas hal itu banggar meminta pada manajemen RSD mardi waluyo untuk melakukan peremajaan alat yang sekiranya dibutuhkan saat masyarakat pergi berobat ke rumah sakit milik pemkot dan diharapkan dengan pemberian anggaran lebih ini.
Manajemen rumah sakit dapat memprioritaskan pembelian peremajaan alat terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan Nuhan Eko Wahyudi Anggota Banggar DPRD kota Blitar pada tim liputan.
Data yang diperoleh tim liputan nantinya RSD Mardi Waluyo akan mendapatkan anggaran untuk peremajaan alat sebesar 750 juta pada R-APBD 2014. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2378-banggar-minta-manajemen-rsd-mardi-waluyo-prioritaskan-peremajaan-alat-kesehatan
Banggar meminta khusus untuk RSD Mardi Waluyo kota Blitar memperhatikan peremajaan alat yang ada karena dari pengalaman pribadi anggota dewan dan pengalaman masyasrakat yang melapor ke DPRD kota Blitar atas ketidaknyaamanan dengan penggunaaan alat yang masih belum terkini dan masih menggunakan alat yang lama.
Sehingga keluhan yang diaporkan sama yakni proses pengobatan yang dialami terlalu lama atas hal itu banggar meminta pada manajemen RSD mardi waluyo untuk melakukan peremajaan alat yang sekiranya dibutuhkan saat masyarakat pergi berobat ke rumah sakit milik pemkot dan diharapkan dengan pemberian anggaran lebih ini.
Manajemen rumah sakit dapat memprioritaskan pembelian peremajaan alat terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan Nuhan Eko Wahyudi Anggota Banggar DPRD kota Blitar pada tim liputan.
Data yang diperoleh tim liputan nantinya RSD Mardi Waluyo akan mendapatkan anggaran untuk peremajaan alat sebesar 750 juta pada R-APBD 2014. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2378-banggar-minta-manajemen-rsd-mardi-waluyo-prioritaskan-peremajaan-alat-kesehatan
Pemkot Usulkan Kembali Kekurangan Tenaga Teknis pada Tahun 2014
Hal ini seperti disampaikan kepala BKD kota Blitar Trinanda Rohma Buana. BKD kota Blitar tetap akan mengajukan kekurangan tenaga pada tahun 2014 nanti. Karena dari mayoritas formasi yang kini lowong, kekurangan tenaga teknis banyak dikeluhkan oleh SKPD yang kekurangan staf.
Demikian halnya dengan tenaga guru dipastikan tetap mengalami kekurangan, menyusul banyaknya guru kelas dan guru bidang yang memasuki masa pensiun hingga tahun depanm. Di sisi lain, untuk kekurangan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit sementara ini diisi oleh tenaga yang direkrut oleh BLUD RSD Mardi Waluyo.
Trinanda mengakui pihaknya cukup kewalahan dengan banyaknya jabatan yang lowong, mengingat rekrutmen tahun ini hanya mencapai 50 formasi. Namun dipastikan pula pekerjaan rutin tetap bisa dijalankan dengan keterbatasan tenaga yang ada saat ini.
Selain posisi ratusan tenaga teknis yang lowong, tercatat hingga maret 2014 nanti terdapat sedikitnya 42 orang guru yang harus mengakhiri masa tugasnya sehingga harus segera di carikan pengganti melalui usulan tenaga baru tahun depan.(nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2225-pemkot-usulkan-kembali-kekurangan-tenaga-teknis-pada-tahun-2014
Demikian halnya dengan tenaga guru dipastikan tetap mengalami kekurangan, menyusul banyaknya guru kelas dan guru bidang yang memasuki masa pensiun hingga tahun depanm. Di sisi lain, untuk kekurangan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit sementara ini diisi oleh tenaga yang direkrut oleh BLUD RSD Mardi Waluyo.
Trinanda mengakui pihaknya cukup kewalahan dengan banyaknya jabatan yang lowong, mengingat rekrutmen tahun ini hanya mencapai 50 formasi. Namun dipastikan pula pekerjaan rutin tetap bisa dijalankan dengan keterbatasan tenaga yang ada saat ini.
Selain posisi ratusan tenaga teknis yang lowong, tercatat hingga maret 2014 nanti terdapat sedikitnya 42 orang guru yang harus mengakhiri masa tugasnya sehingga harus segera di carikan pengganti melalui usulan tenaga baru tahun depan.(nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2225-pemkot-usulkan-kembali-kekurangan-tenaga-teknis-pada-tahun-2014
Petugas KPA Kota Blitar Minim Dinkes Bingung Deteksi Gejala HIV-AIDS
Mayangkararadio.com (10 January 2014): Ditemukannya warga kota Blitar yang masuk dalam kategori gejala reaktif penyakit Hiv-aids diawal tahun 2014 menjadi catatan penting dinkes untuk menangani masalah penyakit menular ini. Dinkes kebingungan deteksi gejala penyakit Hiv-Aids, karena terkendala petugas KPA kota Blitar yang minim.
Dikonfirmasi reporter kadin dinkes kota Blitar Ngesti Utomo mengatakan saat ini penyakit Hiv-aids memang sudah ditemukan diawal tahun 2014 namun dinkes sudah berupaya maksimal dengan mengupayakan segeranya dibentuk petugas KPA terlebih dahulu dibandingkan membuat kesekretariatan agar pendeteksian penyakit Hiv-aids dikota Blitar lebih bisa dioptimalkan.
Sementara hal yang sama juga disampaikan Kabid P2PL Dinkes Kota Blitar Harni Setyorini mengatakan saat ini KPA kota Blitar masih berkonsentrasi dengan pembentukan kesekretariatan dan untuk petugas yang nantinya bekerja menunggu intruksi terbaru dari walikota melalui BKD kota Blitar karena masih terbentur anggaran dana pembayaran gaji dan status pekerjaan apakah masuk kategori honorer atau kontrak. Dari pantauan reporter kesekretariatan KPA kota Blitar nantinya tepat berada dilingkungan dinkes kota Blitar. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2601-dinkes-kebingungan-deteksi-gejala-penyakit-hiv-aids-karena-terkendala-petugas-kpa-kota-blitar-yang-minim
Dikonfirmasi reporter kadin dinkes kota Blitar Ngesti Utomo mengatakan saat ini penyakit Hiv-aids memang sudah ditemukan diawal tahun 2014 namun dinkes sudah berupaya maksimal dengan mengupayakan segeranya dibentuk petugas KPA terlebih dahulu dibandingkan membuat kesekretariatan agar pendeteksian penyakit Hiv-aids dikota Blitar lebih bisa dioptimalkan.
Sementara hal yang sama juga disampaikan Kabid P2PL Dinkes Kota Blitar Harni Setyorini mengatakan saat ini KPA kota Blitar masih berkonsentrasi dengan pembentukan kesekretariatan dan untuk petugas yang nantinya bekerja menunggu intruksi terbaru dari walikota melalui BKD kota Blitar karena masih terbentur anggaran dana pembayaran gaji dan status pekerjaan apakah masuk kategori honorer atau kontrak. Dari pantauan reporter kesekretariatan KPA kota Blitar nantinya tepat berada dilingkungan dinkes kota Blitar. (nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2601-dinkes-kebingungan-deteksi-gejala-penyakit-hiv-aids-karena-terkendala-petugas-kpa-kota-blitar-yang-minim
Belum Terealisasinya Klinik VCT, Dinkes Kesulitan Deteksi Awal HIV
Mayangkararadio.com (25 January 2014): Pada awal tahun ini sudah ditemukan 1 warga kota Blitar yang gejala reaktif Hiv-Aids. Atas hal itu dikonfirmasi reporter kepala dinas kesehatan kota Blitar Ngesti Utomo mengatakan, saat ini ketika ada warga kota Bitar yang terindikasi gejala awal penyakit Hiv-aids akan langsung dilakukan tahapan sebanyak 3 kali untuk pendeteksian dan saat memasuki tahap akhir nantinya akan dilimpahkan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi kabupaten Blitar.
Hal tersebut di karenakan kota Blitar sendiri kelengkapan alat VCT masih dalam proses pengadaan, sementara hal yang sama juiga disampaikan kabid P2PL Dinkes kota Bitar Harni Setyorini mengatakan, bahwa saat ini alat VCT masih dalam proses pengadaan, yang sudah diberikan anggaran dari pemerintah kota Blitar dan diharapkan sebelum akhir 2014 kelengkapan alat VCT ini bisa segera terealisasi untuk pendeteksian penyakit Hiv-Aids dikota Blitar. Diberitakan sebelumnya 1 warga kota Bitar terebih dahulu meninggal dunia pada awal Januari 2014, ketika akan dideteksi tahapan lanjutan pemeriksaan.(nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2669-belum-terealisasinya-klinik-vct-dinkes-kesulitan-deteksi-awal-hiv
Hal tersebut di karenakan kota Blitar sendiri kelengkapan alat VCT masih dalam proses pengadaan, sementara hal yang sama juiga disampaikan kabid P2PL Dinkes kota Bitar Harni Setyorini mengatakan, bahwa saat ini alat VCT masih dalam proses pengadaan, yang sudah diberikan anggaran dari pemerintah kota Blitar dan diharapkan sebelum akhir 2014 kelengkapan alat VCT ini bisa segera terealisasi untuk pendeteksian penyakit Hiv-Aids dikota Blitar. Diberitakan sebelumnya 1 warga kota Bitar terebih dahulu meninggal dunia pada awal Januari 2014, ketika akan dideteksi tahapan lanjutan pemeriksaan.(nda)
Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2669-belum-terealisasinya-klinik-vct-dinkes-kesulitan-deteksi-awal-hiv
Langganan:
Postingan (Atom)